Sunarpos.com| Badung| Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta (PTS) se-Indonesia menyelenggarakan Renbuk Nasional dan Rapat Pengurus Pusat Pleno (RPPP) ke-1, berlangsung di Bali Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC) , 1-3 Juli 2022. Di hari pertama Rembuk nasional dibuka oleh gubernur Bali Dr. Ir Wayan Koster, dan di hari kedua dihadiri Menteri pertahanan RI Prabowo Subianto sebagai salah satu nara sumber. Rembuk Nasional APTISI hasilkan pernyataan sikap kepada pemerintah.
Atas masukan dari aspirasi berbagai Wilayah Aptisi se-Indonesia, Ketua APTISI Pusat Dr. M.Budi Djatmiko menegaskan bahwa ada beberapa pernyataan sikap yang dihasilkan :
Pertama, APTISI agar dilibatkan dalam penyusunan RUU Sisdiknas.” Pembahasan draft RUU Sisdiknas harus melibatkan semua stakeholder karena akan menggabungkan beberapa UU yakni undang-undang Sisdiknas, UU Guru dan dosen serta UU Pendidikan Tinggi”, tandasnya.
Kedua, Keberatan terhadap penyelenggaraan akreditasi LAM (Lembaga Akreditasi Mandiri) berbayar. Budi Djatmiko berharap LAM berbayar dihentikan dengan alasan : biaya akreditasi relatif mahal, mestinya pelaksanaan akreditasi dibayar pemerintah dan akreditasi bisa diajukan dengan berbasis blockchain sehinggga tidak usah berbayar
Ketiga, Mengusulkan agar mempercepat dikeluarkan izin pembukaan prodi baru. Selama ini perizinan terlalu lama, pengajuan sudah 2-3 tahun belum juga keluar.
Keempat, Dosen tidak perlu izn belajar, karena soal perizinan ini sangat menghambat kenaikan pangkat dosen karena peizinan yang sudah kedaluarsa
Kelima, Tidak membuat peraturan yang membelenggu Perguruan Tinggi dan dosen. Dengan makin banyaknya peraturan yang membelenggu mengakibatkan dosen tidak focus pada pengembangan profesionalisme, tetapi malah lebih banyak mengerjakan administrasi
Keenam, agar menambah jumlah kuota KIP (Kartu Indonesia Pintar) bagi PTS tanpa memberlakukan persyaratan cluster dan akreditasi, termasuk tambahan khusus bagi Indonesia Timur dan daerah 3T. “Selama ini pemerintah tidak berpihak pada pemberian KIP secara wajar kepada mahasiswa PTS, swasta sangat sedikit mendapatkannya padahal mahasiswa swasta jauh lebih banyak dari PTN”, pungkas Djatmiko.
Ketujuh , Mendesak Kemendikbudristek untuk menyediakan sistem informasi dan flatform yang terintegrasi dan tidak parsial, karena selama ini setiap direktorat mempunyai sistem dan platform sendiri- sendiri.
Kedelapan, Pemerintah wajib menyetop sistem rekrutmen mahasiswa baru S1/D4 bagi PTN dengan berbagai jalur dan tidak lagi membuka cabang di kabupaten/kota
Kesembilan, membebaskan PTS dari pembebanan segala jenis pajak yang tidak sesuai dengan peruntukan bagi institusi nirlaba. Djatmiko menegaskan bahwa “ pada hakekatnya PTS mempunyai tugas ikut membantu mencerdaskan bangsa dan menciptakan manusia unggul “ jelasnya
Kesepuluh, Mengembalikan Uji Kompetensi kepada Perguruan Tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Dari sepuluh rekomendasi tersebut ada tiga tuntutan utama yakni fokus pada keberatan atas LAM berbayar, Uji kompetensi dan keberpihakan pada mahasiswa swasta dalam pemberian KIP.
Kegiatan Rembug Nasional APTISI dihadiri oleh pengurus aptisi pusat, APTISI wilayah dan para pimpinan Perguruan tInggi dan Yayasan se- Indonesia. Peserta berjumlah 2500 peserta dari pimpinan PTS dihari pertama, dan dihari kedua ditambah dengan peserta dari kalangan dosen dan mahasiswa sebanyak 500 orang, sehingga total peserta mencapai 3000 orang
Menhan Prabowo Subianto, yang hadir dihari kedua sebagai salah seorang nara sumber. Prabowo mendorong PTS di seluruh Indonesia , masuk dalam revolusi Science Technology, Engineering dan Math (STEM). Menurut Prabowo Indonesia jauh tertinggal dari Negara lain terutama Amerika dan Tiongkok. Menhan mengatakan “setiap tahun RRT menghasilkan 1,3 juta sarjana STEM, sedangkan USA menghasilakan 300.000 sarjana STEM setiap tahun” ujarnya. Terkai dengan paparan Prabowo tentang berbagai permasalahan bangsa saat ini, Budi Djatmiko sangat mengapresiasi ide dan cara Prabowo dalam menyelesaikan permasalahan bangsa. (Radit)
