oleh: Dewa Ayu Made Manu Okta Priantini,S.Pd., M.Pd (Mahasiswa pascasarjana program doktor universitas pendidikan Ganesha )
Pendidikan karakter merupakan tolok ukur untuk pegang teguh bangsa dan negara yang bertujuan menjadi generasi yang berkualitas. Pemerintah sudah membuat langkah kebijakan pendidikan karakter melalui Pusat Penguatan Karakter Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tak asing di dalam dunia politik dan pendidikan seperti Gerakan Revolusi Mental, 5 nilai utama prioritas PPK, 18 nilai karakter, dan saat ini berganti nama Profil Pelajar Pancasila.Setelah melakukan pengkajian yang mendalam dan memperhatikan dinamika politik hukum pendidikan yang berkembang terutama terkait pergantian nomenklatur Pendidikan Kewarganegaraan menjadi Pendidikan Pancasila, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan. Untuk itu, Konsorsium Keilmuan Pendidikan Kewarganegaraan Indonesia perlu menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
- Terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan yang telah mencantumkan Pendidikan Pancasila sebagai muatan kurikulum dan bahkan dituangkan dalam bentuk mata pelajaran wajib di jenjang pendidikan dasar dan menengah, patut didukung dan diapresiasi. Upaya tersebut merupakan bentuk niat baik (political will) pemerintah yang merespon secara bijak terhadap aspirasi publik yang menghendaki penguatan nilai-nilai Pancasila dalam dunia pendidikan.
- Dalam Penjelasan Pasal 40 Ayat (4) huruf b PP No. 4 Tahun 2022 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan mata pelajaran Pendidikan Pancasila termasuk di dalamnya muatan Pendidikan Kewarganegaraan. Ketentuan ini memberikan konsekuensi hukum yakni adanya pergantian nomenklatur mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan menjadi Pendidikan Pancasila di persekolahan.
- Pergantian nomenklatur mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di persekolahan sejatinya perlu didukung oleh riset ataupun kajian akademik dan melalui tahapan evaluasi kebijakan kurikulum secara komprehensif. Penting adanya landasan filosofis, yuridis, sosiologis, dan akademis terkait pergantian nomenklatur suatu mata pelajaran.
- Pengaturan pergantian nomenklatur mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di persekolahan dalam PP No. 4 Tahun 2022 harus memperhatikan asas dan tata urutan peraturan perundang-undangan. Pasalnya dalam Pasal 37 Ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003 tidak mencantumkan Pendidikan Pancasila sebagai muatan kurikulum wajib di pendidikan dasar dan menengah. Oleh karenanya, penting untuk merumuskan regulasi secara tertib, konsisten, dan harmonis antara berbagai peraturan perundang-undangan terkait.
- Jika ditinjau dalam berbagai aspek, pertama, secara keilmuan, pendidikan kewarganegaraan telah memiliki tradisi dan state of the art atau body of knowledge sebagai suatu disiplin ilmu yang jelas. Kedua, dari aspek historis pun, label pendidikan kewarganegaraan memiliki akar sejarah yang begitu panjang dalam perkembangan muatan kurikulum pembelajaran di Indonesia. Ketiga, jika menilik ke beberapa negara pun, label untuk Pendidikan Kewarganegaraan telah menjadi istilah internasional yang diterapkan dalam dunia pendidikan.
- Pendidikan Kewarganegaraan memiliki tujuan yang sangat penting yakni untuk membentuk warga negara yang baik dan cerdas (smart and good citizen) yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peranan dan posisi yang strategis sebagai pilar demokrasi dan nasionalisme di Indonesia. Pendidikan Kewarganegaraan dapat menjadi upaya pembangunan karakter nasionalisme suatu bangsa. Pendidikan Kewarganegaraan pun memiliki urgensi yang penting dalam upaya preventif atau pencegahan terhadap sikap, perilaku, dan tindakan warga negara yang mengarah pada radikalisme, terorisme, sikap intoleran, tindakan kriminalitas, perilaku amoral, bullying, dan kasus seksual. Selain itu, Pendidikan Kewarganegaraan pun dapat menjadi upaya penting guna menginternalisasikan nilai-nilai antikorupsi dan nilai-nilai dasar bela negara.
Berdasarkan hasil kajian yang telah dikemukakan di atas, Konsorsium Keilmuan Pendidikan Kewarganegaraan Indonesia perlu menyampaikan beberapa rekomendasi sebagai berikut.
a. Mendukung adanya Pendidikan Pancasila dalam muatan kurikulum di berbagai jenjang pendidikan sebagai upaya yang sangat penting untuk menanamkan atau menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila bagi peserta didik sebagai generasi muda penerus bangsa.
b. Mendorong seluruh elemen bangsa agar memiliki kesadaran dan tanggung jawab akan pentingnya upaya internalisasi, implementasi, dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam sistem pendidikan nasional secara sadar, sistematis, dan berkesinambungan.
c. Mendorong adanya perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional guna memperkuat filosofi pendidikan Pancasila dalam sistem pendidikan nasional dan memperkuat landasan yuridis Pendidikan Pancasila dalam peraturan perundang-undangan.
d. Meminta dan mendorong kepada pemerintah agar melakukan kajian akademik terkait pergantian nomenklatur Pendidikan Kewarganegaraan menjadi Pendidikan Pancasila, agar memiliki landasan filosofis, sosiologis, historis, dan landasan akademis yang jelas.
e. Meminta kepada pemerintah agar tetap menggunakan nomenklatur mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) secara terintegrasi sebagaimana diterapkan dalam kurikulum saat ini. Hal ini penting untuk mengokohkan Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan baik secara ideologis maupun akademis dan keilmuan
f. Agar visi, misi, dan tujuan Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan dapat tercapai secara optimal, perlu adanya pendidikan dan pelatihan terhadap para guru PPKn agar memiliki kompetensi dan profesionalisme yang mumpuni yakni memiliki latar belakang disiplin ilmu tentang Pancasila dan Kewarganegaraan yang kuat dan merupakan lulusan dari program studi PPKn.
