Oleh: Gordianus Jeharu
Mahasiswa Prodi PPKN FKIP Dwijendra University
Pesta demokrasi merupakan peristiwa penting yang dinantikan oleh rakyat. Melalui peristiwa ini, rakyat memilih pemimpinnya. Bahkan jauh sebelum hari pemilihan, masing-masing orang menjagokan calonya dan berharap agar calon tersebut menjadi pemimpin defenitif. Pada saat yang sama terjadi persaingan antarcalon dan antrapartai politik yang berjuang memenangkan perhelatan akbar demokrasi. Masing-masing koalisi mengklaim bahwa persaingan itu demi memperjuangkan kepentingan rakyat. Namun publik tau bahwa persaingan itu tidak pernah bebas dari kehendak untuk memperoleh kekuasaan dan memenangkan kepentingan koalisi masing-masing para calon presiden yang mereka andalkan. Tarikan kepentingan ini menambah semarak pesta demokrasi.
Pada Pilpres akan bersaing tiga pasang calon presiden dan akan menentukan paslon yang mana cocok untuk jadi presiden dan wakil presiden. Tak pelak lagi masyarakat Indonesia mulai melakukan diskursus tokoh ideal yang layak menjadi pemimpin mereka. Dengan meloloskan Gibran sebagai calon wakil presiden melalui jalur MK, ini berarti sudah tidak lagi melihat tokoh yang ideal yang punya gagasan, tetapi hanya melihat sosok muda anak presiden.
Ditengah diskursus publik itu, salah satu fenomena politik yang disorot publik adalah praktik politik dinasti, walaupunsesungguhnya dalam praktik demokrasi tidak ada politik dinasti. Dalam praktik politik dinasti keputusan MK memberi peluang besar bagi Gibran untuk maju sebagai calon wakil presiden. Hal ini menjadi contoh bagaimana politik dinasti sedang berusaha dibangun oleh aktor politik nasional. Walaupun demokrasi tidak membatasi warga negara untuk bisa maju sebagai kandidat dalam pemilihan umum, tetapi demokrasi yang esensial seharusnya berkorelasi positif terhadap terciptanya pluralisme aktor. Politik dinasti justru sebaliknya, karena dominasi aktor politik hanya berputar dalam satu atau beberapa keluarga dan lebih pada menciderai proses demokratisasi.
Majunya Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres, erat kaitannya dengan munculnya politik dinasti yang dengan gamblang tampil di hadapan perpolitikan Indonesia. Gibran yang tidak mempunyai pengalaman politik memadai, justru mendapatkan jalur instant melalui Mahkamah Konstitusi (MK). Hanya berbekal elektabilitas yang tinggi karena pengaruh dari presiden Joko Widodo Gibran dengan mudah mendapatkan rekomendasi untuk maju sebagai cawapres. Sorotan bahwa terjadi politik dinasti atas majunya Gibran adalah karena orang tuanya masih berkuasa sebagai presiden
Demokrasi merupakan sebuah metode politik dan mekanisme untuk ,memilih pemimpin politik. Warga negara diberikan kesempatan memilih salah satu paslon diantara para paslon presiden dan wakil presiden yang sedang bersaing. Metode demokrasi adalah penataan kelembagaan untuk sampai pada keputusan politik dimana individu meraih kekuasaan untuk mengambil keputusan melalui perjuangan kompetitif demi meraih suara (Georg Sorensen,2014: 14).
Berdasarkan pengertian diatas, dan dengan berkaca pada wajah politik nasional, saat ini , hemat saya, demokrasi sudah digenggam para kaum elite menghadirkan para kaum elite seakan menjadi penanda bahwa demokrasi kita telah kehilangan esensi. Demokrasi sejatinya adalah kekuasaan rakyat, tapi kini diubah menjadi demokrasi kekuaaan para penguasa dan mentoleransi praktik dinasti politik
