Penulis: Dr. Ir. Gede Sedana, M.Sc., MMA
(Rektor Dwijendra University/Dosen Fakultas Pertanian dan Bisnis)
Sektor pertanian di Bali masih memegang peranan yang sangat penting bagi pembangunan perekonomian di Bali terlebih lagi sangat ditegaskan Kembali oleh Gubernur Bali dalam peta jalan menuju Ekonomi Kerthi Bali.
Pada peta jalan tersebut dinyatakan bahwa sektor pertanian dalam arti luas yang mencakup pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, perikanan, peternakan, ditempatkan sebagai prioritas utama.
Pertanian memiliki resiliensi yang sangat Tangguh dan telah teruji saat Pandemi Covid 19 menghancurkan sendi-sendi perekonomian global, nasional termasuk Bali, dimana sektor pariwisata telah mengalami keruntuhan. Sektor pariwisata di Bali dan berbagai aktivitas dan usaha bisnis pendukungnya ikut mengalami hentakan yang keras dan berkepanjangan sehingga ikut mengalami dampak yang buruk juga. Sektor pariwisata dan pendukungnya mengalami kelumpuhan dan bahkan menuju ke arah “kebangkrutan”.
Sementara itu, sektor pertanian masih tetap bisa bertahan meskipun terkena dampak Pandemi Covid-19 juga. Bahkan beberapa pemerintah daerah termasuk pusat memberikan apresiasi pada sektor pertanian yang tetap berjalan dan bahkan menjadi wahana bagi para pelaku usaha yang terdampak untuk memperoleh penghasilan.
Berdasarkan pada resiliensi yang kuat pada sektor pertanian, maka diperlukan adanya upaya yang semakin memberikan dorongan untuk membangun pertanian sesuai dengan peta jalan ekonomi kerthi Bali. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota agar dapat memperkuat politik pertanian bersama-sama dengan para wakil rakyat untuk saling bersinergi dan terintegrasi dalam mengembangkan pertanian sesuai dengan sumber daya alam yang dimilikinya dan budaya lokal sebagai local wisdom yang masih relevan dengan pembangunan pertanian.
Salah satu politik pertanian yang diperkuat adalah dengan meningkatkan anggaran pertanian melalui reorientasi anggaran sehingga pertanian dapat terbangun semakin kokoh dan menyentuh kesejahteraan para pelakunya, terutama petani dan keluarganya. Patut kita akui bahwa para petani di Bali merupakan sosok atau pejuang pembangunan baik dalam aspek ekonomi maupun non-ekonomi, seperti budaya pertanian selain aspek lingkungan (hidrologi, ekologi) serta mendukung ekosistem alam dan perekonomian Bali.
Para petani di Bali baik secara individu maupun kelompok (subak, subak-abian, kelompok ternak, kelompok nelayan, dan kelompok-kelompok lainnya) masih tetap menghadapi berbagai masalah dan tantangan yang sangat kompleks guna mewujudkan kesejahteraannya.
Persoalan tersebut tidak dapat diatasi oleh mereka sendiri, tetapi perlu ada intervensi kebijakan dari pemerintah sebagai regulator dan fasilitator pembangunan. Masalah yang dihadapi para petani berawal dari hulu smapai pada ke hilir, seperti kenaikan harga pupuk, kelangkaan pupuk (distribusi yang tidak tepat waktu dengan saat dibutuhkannya), irigasi, dan akses permodalan. Bahkan yang paling menjadi masalah bagi petani adalah harga produk yang diproduksi oleh mereka yang tentunya sangat mempengaruhi tingkat kesejahteraannya.
Lagi-lagi peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam bentuk politik anggaran pertanian yang memadai sehingga sektor pertanian dapat terwujud menjadi pertanian yang tangguh, berdaya saing dan mandiri serta mensejahterakan para petani.
Anggaran pertanian juga agar dibarengi oleh adanya integrasi lintas sektor yaitu pertanian dengan non-pertanian (irigasi, industri, perdagangan, koperasi, dan lain sebagainya) sehingga peta jalan ekonomi kerthi Bali dapat terwujud dan saling memiliki ketrkaitan serta berkesinambungan untuk memberikan manfaat bagi generasi ke depan. Anggaran pertanian yang dibutuhkan dalam membangun pertanian berupa fisik dan non-fisik, seperti penguatan kapasitas petani dna kelompoknya, penyuluhan pertanian oleh para penyuluh yang memiliki kompetensi, penguatan pasca-panen guna menjamin harga yang layak bagi produk pertanian selain menjaga ketersediaan pangan dan produk-produk pertanian lainnya.
