Menurut UUD 1945, pembuatan Undang Undang ( UU ) di lakukan oleh DPR sebagai lembaga Legislatif kemudian mendapat persetujuan dan pengesahan Presiden, demikian juga penetapan APBN harus mendapat persetujuan DPR dan Presiden.Pemerintah Pusat mengajukan Rancangan UU tentang APBN, disertai nota keuangan dan dokumen-dokumen pendukungnya untuk dibahas dan mendapat persetujuan DPR. Namun Peraturan Pemerintah Pengganti UU dibuat oleh Presiden yang dikeluarkan dalam keadaan kegentingan dan memaksa. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Presiden dalam keadaan kegentingan yang memaksa. PERPPU memiliki daya laku dan mengikat umum sebagai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang hingga disetujui atau ditolak oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi Undang-Undang. Jika disetujui, PERPPU menjadi Undang-Undang; jika ditolak, PERPPU harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
PERPPU dikeluarkan untuk memberikan kebijakan hukum cepat dan tepat dalam mengatasi kegentingan yang memaksa. Proses pembentukannya berjalan lebih singkat daripada proses pembentukan Undang-Undang.
PERPPU tetap mempunyai daya laku dan mengikat umum hingga disetujui atau ditolak oleh DPR. Jika disetujui, PERPPU menjadi Undang-Undang; jika ditolak, PERPPU harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Sistem perundang-undangan di Indonesia hanya dikenal dengan satu nama jenis undang-undang, yakni keputusan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (“DPR”), dengan persetujuan Presiden, dan disahkan Presiden. Selain itu, tidak terdapat undang-undang yang dibentuk oleh lembaga lain.
Hal tersebut tercantum dalam Pasal 20 UUD 1945 yang berbunyi:
Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.
Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.
Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.
Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.
Pada dasarnya, fungsi pembentuk undang-undang disebut juga fungsi legislasi. Artinya, DPR sebagai lembaga legislatif memiliki tugas pembuatan undang-undang, merencanakan dan menyusun program serta urutan prioritas pembahasan RUU, baik untuk satu masa keanggotaan DPR maupun untuk setiap tahun, membantu dan memfasilitasi penyusunan RUU usul inisiatif DPR.
Dilansir situs Kemdikbud, mekanisme penyusunan APBN diawali dengan menyusun Rencana APBN (RAPBN) yang dilakukan oleh pemerintah, baru setelah itu disetujui DPR. Untuk lebih jelasnya, simak selengkapnya di bawah ini.
Persiapan dan penyusunan Rencana APBN (RAPBN) yang dibuat oleh pemerintah dalam bentuk nota keuangan negara.
Presiden menyampaikan RAPBN kepada DPR. Lalu, DPR perlu menyetujui RAPBN melalui sidang paripurna DPR yang dilakukan bersama lembaga teknis keuangan.
Jika RAPBN disetujui, statusnya berubah menjadi APBN. Namun, jika RAPBN ditolak, pemerintah harus melaksanakan APBN pada tahun sebelumnya tanpa adanya perubahan.
Saat APBN sudah disetujui, dokumen pelaksanaan APBN harus disahkan oleh Menteri Keuangan sekaligus diperkuat dengan Keputusan Presiden tentang Pelaksanaan APBN.
Selanjutnya, pelaksanaan APBN akan diawasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hasil pengawasan nantinya dilaporkan kepada DPR.
Tahapan terakhir adalah pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Biasanya tahap ini dilakukan saat waktu pelaksanaan APBN dalam satu tahun sudah selesai.
Menurut Achmad Rifky Ansori dkk., (2021) APBN berisi estimasi penerimaan dan pengeluaran negara yang digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan pemerintah dalam rangka mewujudkan tujuan nasional.
APBN memiliki fungsi penting dalam perekonomian, seperti fungsi alokasi, distribusi, stabilisasi, dan pertumbuhan. APBN juga merupakan instrumen untuk mengimplementasikan kebijakan fiskal yang bertujuan untuk mencapai sasaran makro ekonomi.
Untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara, APBN harus disusun sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Berikut adalah mekanisme penyusunan APBN berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Pemerintah menyusun Rancangan APBN (RAPBN) yang berisi estimasi pendapatan dan belanja negara, serta asumsi makro ekonomi yang mendasarinya. RAPBN disertai dengan nota keuangan dan dokumen pendukung lainnya, seperti postur APBN, rincian belanja menurut kementerian/lembaga, dan rincian penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Pemerintah mengajukan RAPBN kepada DPR pada bulan Agustus tahun sebelum tahun anggaran berjalan. Presiden menyampaikan pidato pengantar RAPBN di hadapan sidang paripurna DPR.
DPR membahas RAPBN bersama pemerintah dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Pembahasan dilakukan oleh Badan Anggaran (Banggar) DPR yang terdiri dari anggota komisi-komisi DPR dan perwakilan fraksi-fraksi DPR. Banggar DPR juga mengundang para menteri/pimpinan lembaga sebagai pengguna anggaran/barang untuk memberikan penjelasan mengenai rancangan anggaran masing-masing.
DPR dapat mengajukan usul perubahan terhadap RAPBN yang diajukan pemerintah, asalkan tidak mengubah jumlah total pendapatan dan belanja negara. Usul perubahan harus disertai dengan alasan dan dampaknya terhadap sasaran makro ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
DPR dan pemerintah mencapai kesepakatan mengenai RAPBN paling lambat dua bulan sebelum tahun anggaran dimulai, yaitu pada akhir Oktober. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam berita acara persetujuan bersama (BAP) antara Banggar DPR dan Menteri Keuangan sebagai perwakilan pemerintah.
DPR menetapkan RAPBN menjadi undang-undang dengan cara memberikan persetujuan atas RUU tentang APBN dalam sidang paripurna DPR. RUU tersebut kemudian diserahkan kepada Presiden untuk ditandatangani menjadi UU tentang APBN.
Presiden menandatangani UU tentang APBN dan menetapkannya dalam lembaran negara. Presiden juga mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) sebagai pedoman pelaksanaan APBN yang berisi rincian lebih lanjut mengenai alokasi anggaran menurut satuan kerja, fungsi, program, kegiatan, output, dan jenis belanja.
PENULIS :
MARIA MEGAWATI BALSI PAU
RUDI ANA PALLI
LIDIA RESA JARA
Mahasiswa prodi PPKn, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Dwijendra
