sunarpos.com/Denpasar
Pembangunan pertanian di Bali masih memiliki potensi yang tinggi untuk semakin dikembangkan karena permintaan produk-produk pertanian juga semakin meningkat. Selain produk fisik (melalui proses produksi pertanian), sector pertanian di Bali juga memiliki potensi tinggi dalam aspek layanan jasa lingkungan, seperti yang berkenaan dengan pembangunan pariwisata. Pembangunan pertanian di Bali khususnya pada lahan sawah sepenuhnya dikelola oleh subak sebagai system irigasi tradisional. Subak merupakan suatu lembaga yang menjadi benteng atau penjaga budaya Bali melalui budaya bertani yang berlandaskan filosofi tri hita karana.Terlebih lagi subak telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia sejak 2012 lalu. Namun, para petani sebagai anggota subak masih memiliki pendapatan dan kesejahteraan yang belum memadai, sehingga dikhawatirkan pekerjaan pertanian di lahan sawah akan semakin ditinggalkan. Tambahan lagi, kebutuhan terhadap tanah atau lahan semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat pula baik di perdesaan maupun di perkotaan.Tingginya kebutuhan lahan mendorong terjadinya persaingan pemanfaatan lahan yang memiliki potensi social dan ekonomi di kawasan tersebut yang selanjutnya ikut memicu terjadinya alih fungsi lahan sawah.
Semakin menyempitnya lahan pertanian di Indonesia, maka semakin sulit mengharapkan petani dapat berproduksi secara optimum. Lahan pertanian yang semakin berkurang akibat menjadi pemukiman dan lahan industry telah menjadi ancaman dan tantangan tersendiri bagi pemerintah provinsi Bali. Oleh karena itu, diperlukan adanya upaya-upaya berbagai pihak baik dari pemerintah maupun non-pertanian untuk bersama-sama dan bersinergi guna meningkatkan kesejahteraan para petani anggota subak. Saat ini kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah sudah memadai seperti peningkatan produktivitas lahan dan tanaman, penyediaan subsidi, asuransi pertanian, irigasi, dan kebijakan lainnya. Pengembangan subak-subak membutuhkan rekayasa social dan teknologi dan dilakukan oleh berbagai komponen atau stakeholder (pemerintah dan non-pemerintah). Salah satu upaya terobosan alternatif yang perlu diambil adalah membuat pemetaan atau mapping terhadap subak-subak yang ada yang mengandung berbagai informasi baik sosial, teknis (pertanian dan irigasi) dan ekonomis subak. Teknologi yang dibutuhkan adalah dalam bentuk SMART SUBAK yang berbasis aplikasi.
Aplikasi ini sebenarnya akan menjadi bank data/informasi yang akan sangat penting untuk pengambilan keputusan atau kebijakan yang secara langsung berkenaan pertanian dan kebijakan-kebiajakan sektor non-pertanian yang memiliki tatutan dengan pertanian. Informasi pada SMART SUBAK ini diharapkan menjadi database yang memiliki manfaat untuk berbagai aspek pembangunan. Data tersebut juga merupakan dasar untuk melakukan diagnose dan analisis terhadap kondisi subak-subak di Bali yang selanjutnya bermanfaat bagi berbagai pihak (pemerintah dan juga non-pemerintah) untuk menjadikan referensi atau dasar di dalam pengambilan kebijakan-kebijakan pembangunan yang berkenaan dengan pertanian termasuk non-pertanian. Berdasarkan data pada SMART SUBAK, pemerintah dan non-pemerintah dapat menyiapkan program-programnya, seperti penggunaan varietas, penentuan jenis tanaman, pola tanam, jadwal tanam, dan aspek teknis budidaya pertanian lainnya.Selain itu, melalui SMART SUBAK akan dapat direncanakan pengembangan industry hulu dan hilir yang cocok untuk dikembangkan di kawasan tertentu. Termasuk juga penyediaan berbagai subsidi yang variatif kepada subak-subak untuk peningkatan kesejahteraannya, seperti subsidi input, subsidi ouput, subsidi pajak tanah (mengingat penetapan besaran pajak didasarkan pada NJOP), serta subsidi lainnya, misalnya kebutuhan keluarga petani anggota subak.Karena hakekatnya subdisi input yang diberikan dari pemerintah memiliki manfaat untuk membantu para petani anggota subak di dalam pembiayaan proses produksinya. Sedangkan subsidi output memberikan jaminan kepada petani anggota subak untuk meningkatkan pendapatannya.
Sektor pertanian memiliki peran yang signifikan bagi pembangunan ekonomi, khususnya di perdesaan karena tersedianya sumberdaya manusia dan sumberdaya alam di kawasan perdesaan. Pembangunan pertanian agar terus dilakukan secara intensif dan semakin diperkuat oleh pemerintah bersama warga masyarakat khususnya para petani dan kelompoknya (subak) untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup para petani dan keluarganya. Peningkatan kapasitas atau kualitas sumberdaya manusia di perdesaan, termasuk petani menjadi salah satu pilihan untuk mampu menggunakan teknologi budidaya guna meningkatkan produktivitas lahan dan tanaman serta kelembagaan. Pemerintah sebagai regulator harus mampu menciptakan kebijakan-kebijakan yang kondusif sehingga para petani dan kelompoknya (subak) dapat mengakses finansial/kredit, teknologi, pasar, informasi dan komunikasi secara mudah. Pembangunan pertanian kedepan agar dapat dilakukan guna mewujudkan pertanian (Bali) yang berdaulat dan berbasis kesejahteraan petani, menciptakan kemandirian pertanian dan peningkatkan nilai tambah produk. Kegiatan pemberdayaan dan pendampingan kelompok petani (subak) agar menjadi basis di dalam membangun pertanian. Dengan demikian, pembangunan pertanian perberasan, hortikultura, urban farming (seperti di saat pandemic Covid 19) termasuk digitalisasi serta mapping produksi pertanian perlu dilakukan guna menjamin keberlangsungan pembangunan pertanian termasuk budaya pertanian yang dikawal oleh subak.
*)Penulis
Putu Surya Anggaraditya
Mahasiswa Prodi Agroteknologi, Fakultas Pertanian dan Bisnis, Dwijendra University
