PILPRES, DEMOKRASI DAN GELIAT POLITIK DINASTI

Oleh: Gordianus Jeharu

Mahasiswa Prodi PPKN FKIP Dwijendra University

Pesta demokrasi merupakan peristiwa penting yang dinantikan oleh rakyat. Melalui peristiwa ini, rakyat memilih pemimpinnya. Bahkan jauh sebelum hari pemilihan, masing-masing orang menjagokan  calonya dan berharap  agar calon tersebut menjadi pemimpin defenitif. Pada saat yang sama  terjadi persaingan  antarcalon dan antrapartai politik  yang berjuang memenangkan perhelatan akbar demokrasi. Masing-masing koalisi mengklaim bahwa persaingan itu demi memperjuangkan kepentingan rakyat. Namun publik tau bahwa persaingan itu tidak pernah bebas dari kehendak untuk memperoleh kekuasaan dan memenangkan kepentingan koalisi masing-masing para calon presiden yang mereka andalkan. Tarikan kepentingan ini menambah semarak pesta demokrasi.

            Pada Pilpres akan bersaing tiga pasang  calon presiden dan akan menentukan paslon  yang mana cocok untuk jadi presiden dan wakil presiden. Tak pelak lagi masyarakat Indonesia mulai melakukan diskursus tokoh ideal yang layak menjadi pemimpin mereka. Dengan meloloskan Gibran sebagai calon wakil presiden melalui jalur MK, ini berarti sudah  tidak lagi melihat tokoh yang ideal yang punya gagasan, tetapi hanya melihat sosok  muda  anak presiden.

             Ditengah diskursus publik itu, salah satu fenomena politik yang disorot publik adalah  praktik politik dinasti, walaupunsesungguhnya  dalam praktik demokrasi tidak ada politik dinasti. Dalam praktik politik dinasti keputusan MK memberi peluang besar bagi Gibran untuk maju sebagai calon wakil presiden. Hal ini  menjadi contoh bagaimana politik dinasti sedang berusaha dibangun oleh aktor politik nasional. Walaupun demokrasi tidak membatasi  warga negara untuk bisa maju sebagai kandidat dalam pemilihan umum, tetapi demokrasi yang esensial seharusnya berkorelasi positif terhadap terciptanya pluralisme aktor. Politik dinasti justru sebaliknya, karena dominasi aktor politik hanya berputar dalam satu atau beberapa keluarga dan lebih pada menciderai proses demokratisasi.

            Majunya Gibran Rakabuming Raka sebagai  cawapres, erat kaitannya dengan munculnya politik dinasti yang dengan gamblang tampil di hadapan perpolitikan Indonesia. Gibran yang tidak mempunyai pengalaman politik memadai, justru mendapatkan jalur instant melalui Mahkamah Konstitusi (MK).  Hanya berbekal elektabilitas yang tinggi karena pengaruh dari presiden Joko Widodo Gibran dengan mudah mendapatkan rekomendasi untuk maju sebagai cawapres. Sorotan bahwa terjadi politik dinasti atas majunya Gibran adalah karena orang tuanya masih berkuasa sebagai presiden

Demokrasi merupakan sebuah metode politik  dan mekanisme untuk  ,memilih pemimpin politik.   Warga negara diberikan kesempatan  memilih salah satu paslon  diantara para paslon presiden dan wakil presiden  yang sedang bersaing. Metode demokrasi adalah  penataan kelembagaan  untuk sampai pada keputusan  politik dimana individu  meraih kekuasaan  untuk mengambil keputusan  melalui perjuangan kompetitif demi meraih suara (Georg Sorensen,2014: 14).

Berdasarkan pengertian diatas, dan dengan berkaca pada wajah politik nasional, saat ini , hemat saya, demokrasi sudah digenggam para kaum elite menghadirkan para kaum elite seakan menjadi penanda  bahwa demokrasi kita telah  kehilangan esensi. Demokrasi  sejatinya adalah kekuasaan rakyat, tapi kini diubah menjadi demokrasi kekuaaan para penguasa dan mentoleransi praktik dinasti politik

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *