Etika Dalam Komunikasi Politik

Oleh : Intan M. P. R. Buningani

Mahasiswi Fakultas Ilmu Komunikasi Dan Bisnis

Universitas  Dwijendra

Komunikasi politik pada dasarnya merupakan aktivitas yang tidak bisa dipisahkan dari berbagai bentuk aktivitas manusia baik secara langsung atau pun tidak. Manusia akan selalu bersinggungan dengan aktivitas politik,  terlebih ketika iklim demokrasi seperti di Indonesia terbuka lebar. Aktivitas politik semakin meningkat menyongsong penyelenggaraan Pilpres, pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pilkada serentak tahun 2024

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan momentum penting dalam kehidupan demokrasi, dimana warga negara mempunyai hak untuk memilih pemimpinnya. Namun menjelang pemilu, etika dan perilaku politik memegang peranan yang sangat penting dalam menjaga integritas dan legitimasi proses demokrasi.

Negara kita, yakni Indonesia, meskipun memiliki beragam budaya, suku bangsa, dan agama,  tetapi sangat menjunjung tinggi etika untuk saling menghargai dan bertoleransi antar sesama. Etika adalah aturan, norma, kaidah, ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku.

Etika politik terkandung makna untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien, dan efektif serta menumbuhkan suasana politik yang demokratis yang bercirikan keterbukaan, tanggung jawab, tanggap akan aspirasi rakyat, menghargai perbedaan, jujur dalam persaingan, kesediaan untuk menerima pendapat yang lebih benar, serta menjunjung hak tinggi asasi manusia dan keseimbangan hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa.

Etika dalam politik adalah fondasi moral yang menentukan bagaimana komunikasi politik harus dijalankan. Dalam konteks komunikasi politik, etika adalah prinsip-prinsip dan aturan yang membimbing perilaku pemimpin politik, kandidat, dan kampanye dalam berinteraksi dengan masyarakat dan pesaing mereka. Batasan-batasan etika ini penting untuk menjaga integritas sistem politik dan memelihara kepercayaan masyarakat dalam proses politik.  

Pada era digital, etika politik memiliki dimensi baru. Penyebaran berita palsu, pelanggaran privasi, dan serangan siber adalah isu-isu yang harus dihadapi dengan bijak. Partisipasi politik memanfaatkan digital melalui media sosial memang berbeda dalam banyak hal dengan partisipasi yang dilakukan melalui media-media tradisional. Datangnya era digital dapat dikatakan sebagai faktor utama yang menyebabkan fenomena munculnya isu-isu melalui media sosial.

Media sosial menjadi public sphere baru bagi masyarakat untuk memperbincangkan politik. Media sosial adalah alat komunikasi paling efektif, murah, dan masif. Dalam perkembangannya media sosial menjadi penting sebagai sarana yang efektif dalam proses komunikasi politik, terlebih mampu membunuh jarak geografis dan psikologis antara calon pemimpin dengan konstituennya.

Isu-isu negatif yang muncul dan berkembang di media sosial tidak bersifat parsial, tapi memiliki keterhubungan dengan media mainstream. Berdasarkan hasil riset Aliansi Jurnalis Independen Jakarta, isu tersebut memiliki dua pola, yaitu; pertama, ada isu yang muncul dari media arus utama lalu diperbincangkan secara luas di media sosial. Jadi, isunya muncul pertama kali di ranah media mainstream sebagai berita aktual. Para pengguna media sosial kemudian merespon isu tersebut, hingga akhirnya menjadi perbincangan luas di jejaring media sosial. Kedua, sebaliknya, ada isu yang muncul dan ramai diperbincangkan di media sosial, lalu diangkat sebagai berita di media arus utama. Tidak sedikit dari isu-isu yang awalnya hanya menjadi perbincangan pada tingkat media sosial kemudian diangkat sebagai topik berita oleh sejumlah media mainstream.

Oleh karena itu aktor politik harus lebih berhati-hati dan siap menghadapi kritik (bahkan beberapa di antaranya cenderung pedas). Media sosial pada level tersebut merupakan rimba raya, dan praktis tidak ada peraturan di dalamnya. Gerakan-gerakan yang serupa semakin mendekati hari pemilihan semakin gencar, hingga kampanye-kampanye hitam bermunculan di berbagai media sosial guna memengaruhi dengan mudah dan cepat kepada masyarakat. Oleh karena itu pemimpin politik dan kampanye harus berkomitmen untuk tidak memanfaatkan teknologi untuk tujuan yang tidak etis.

Pentingnya etika dalam komunikasi politik tidak dapat diabaikan. Prinsip dasar etika seperti kejujuran, transparansi, dan penghormatan terhadap kepentingan masyarakat adalah landasan yang harus dipegang teguh oleh semua pemimpin politik. Ini mencakup memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat, tidak menyebarluaskan berita palsu atau informasi yang menyesatkan, dan tidak memanipulasi emosi atau pandangan masyarakat.

Salah satu aspek penting dalam etika politik adalah penghindaran dari retorika yang merusak atau menyerang secara pribadi.  Komunikasi politik harus berfokus pada isu-isu dan perbedaan kebijakan, bukan menyerang karakter atau mempergunakan taktik-taktik kotor untuk meraih keuntungan politik. Ini membantu menjaga tingkat kehormatan dalam politik dan mencegah penurunan kualitas debat politik.

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *